KANTOR HUKUM

Kantor Hukum Advokat Keluarga

Hukum Perkawinan di Indonesia

Aturan hukum perkawinan sudah ditegaskan dengan sangat jelas dan tegas berdasarkan Pasal 26 KUH Perdata. Dalam pasal itu, dijelaskan bahwa perkawinan adalah hukum perdata. Jadi, hanya mengatur soal hubungan pribadi antara pria dan wanita yang saling mengikat janji di kehidupan pernikahan.

Ada yang bilang bahwa perkawinan itu adalah happy ending. Sebagian yang lain menyatakan bahwa perkawinan adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Tergantung dari sudut mana mau melihatnya, di mata hukum semuanya setara. Artinya, ada syarat sah perkawinan yang mesti dipahami dan dipatuhi oleh tiap pria dan wanita yang hendak melakukannya.

Syarat Sah Perkawinan

Di Indonesia, syarat sah pertama perkawinan diatur soal batasan usia. Untuk pria, baru sah menikah jika telah berusia 18 tahun. Sedangkan untuk wanita jika sudah menginjak usia 15 tahun. Syarat berikutnya adalah adanya persetujuan dari kedua pihak. Jadi, tidak ada unsur pemaksaan dari pihak pria dan sebaliknya. Khusus bagi pihak wanita yang pernah menikah, jika mau menikah lagi setidaknya sudah melewati durasi 300 hari. Sedangkan bagi yang masih di bawah umur dan mau menikah wajib mendapatkan ijin dari orang tua masing-masing. Semua syarat itu wajib dipatuhi dan tak boleh dilanggar. Karena jika dilangsungkan tanpa pemenuhan syarat, yang terjadi adalah tindakan pelanggaran hukum dan bisa mendapatkan sanksi.

Pencatatan Perkawinan

Perkawinan harus dicatat sebagai bukti sah yang kelak akan selalu berguna bagi pasangan. Bukti ini pula yang akan menjadi dokumen penting di dalam semua pengurusan dokumen dan syarat-syarat administrasi lain yang diwajibkan. Bagian 7 Pasal 100 dan 101 di dalam KUH Perdata menjelaskan dan mengatur soal pencatatan perkawinan ini.

Dijelaskan dalam Pasal 100 bahwa perkawinan diarsipkan melalui pencatatan resmi di akta yang sekaligus dibukukan dalam kantor catatan sipil. Pasal 27 KUHPerdata pun menjelaskan bahwa aturan perkawinan ini hanya berlaku satu kali. Maksudnya, di waktu yang bersamaan, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri. Sedangkan pihak wanita pun demikian. Hanya boleh punya satu suami dalam waktu bersamaan.

Hukum Larangan Perkawinan

Hukum perkawinan juga mengatur soal beberapa larangan. Larangan ini mencakup berbagai hal yang tak boleh dilakukan terkait pertalian perkawinan. KUHPerdata menjelaskan beberapa larangan penting bagi pasangan yang hendak menikah seperti tidak ada pertalian saudara dalam garis lurus ke atas dan bawah. Larangan yang sama juga diberlakukan untuk saudara keluarga semenda. Atau larangan perkawinan karena sudah diputuskan hakim bersalah karena tindak perzinaan.

Tata Cara Perkawinan

Perkawinan diatur dalam tata cara yang semestinya sudah dipahami oleh pihak pria dan wanita yang akan menjalaninya. Runtutannya adalah pemberitahuan kepada pihak kantor catatan sipil di tempat salah satu pihak pasangan. Bisa dilakukan perwakilan atau langsung. Kemudian pihak kantor catatan sipil akan mengumumkannya di pintu utama tempat pencatatan dilaksanakan. Pengumuman itu akan terus ditempel sampai 10 hari. Apabila sudah lewat dari 30 hari dan tidak ada perkawinan yang diselenggarakan, maka harus memberitahukan lagi ke pihak kantor catatan sipil.

Sementara itu prosedur perkawinan bisa dilangsungkan sesuai hukum adat, agama, atau tata cara lain yang sudah disepakati. Yang penting dan wajib di sini adalah pencatatan sipil dan urusan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan mesti memahami dulu semua syarat wajib dan apa saja yang mesti dilakukan untuk kelancaran acara.

3 Comments

Leave a Reply